TEORI ORGANISASI UMUM 2 (Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Dengan Program Subsidi Listrik dan Ketahanan Pangan)NON AKADEMIS KE 2

Posted: April 3, 2010 in KaMPuS!, MakalaH TeORi oRGaNiSaSi uMuM 2
Tags:

MAKALAH NON AKADEMIS

“TEORI ORGANISASI UMUM 2”

Dosen pembimbing         : NURHADI

Kelas                              : 2 KA 21

Disusun Oleh                  : DEDI IRAWAN            (10108506)


PROGRAM STUDI S-1 SISTEM INFORMASI

GUNADARMA

JL.KH.Noor Ali Kalimalang

Bekasi Telp.(021)88860117

2009

KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan paper ini.Maksud dan tujuan dari penulisan paper ini adalah sebagai tugas Non Akademis yang diberikan dosen dalam mata kuliah “TEORI ORGANISASI UMUM 2” untuk membantu mahasiswa pada umumnya dan khususnya penulis sendiri dalam mempelajari “Meningkatkan Daya Beli Masyarat Dengan Program Subsidi Listrik dan Ketahanan Pangan”.

Makalah ini disusun berdasarkan hasil rangkuman dari beberapa buku sebagai referensi yang membahas tentang ekonomi kependudukan.Meskipun demikian, bukan berarti paper ini sudah cukup sebagai bekal materi mata kuliah.Guna pemahaman lebih lanjut pembaca diwajibkan mengembangkannya sendiri dengan membaca sumber aslinya sebagaimana ditunjukkan pada buku acuan atau mencari sumber yang lain yang lebih lengkap.Sekali lagi ditekankan bahwa paper ini hanya sebagai pemandu,sedangkan pemahaman lebih jauh disertakan pada masing-masing pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon dengan sangat kepada semua pihak untuk memberikan komentar, kritik, dan saran demi perbaikan materi dan penyajian makalah ini.

Bekasi,  Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1.PENDAHULUAN

BAB 11. PEMBAHASAN

  1. Pengertian Subsidi Listrik dan Ketahanan Pangan…
  1. Ruang Lingkup Subsidi Listrik…

a)      Analisis Sumber dan Penggunaan Subsidi Listrik…

b)      Kenaikan TDL akan Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat…

c)      Daya Beli Lemah Dorong Deflasi…

  1. Ruang Lingkup Subsidi Ketahanan Pangan…

a)      Peran Subsidi dalam Ketahanan Pangan…

b)      Subsidi masyarakat miskin…

c)      Simulasi subsidi…

BAB 111. PENUTUP

  1. Kesimpulan…
  2. Saran…

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang melakukan konsolidasi fiskal dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.Akan tetapi konsolidasi fiskal ini menghadapi beban berat berupa utang publik yang cukup tinggi,subsidi yang semakin meningkat terutama subsidi BBM dan penerimaan pajak yang kurang optimal. Kenaikan harga minyak dunia yang diikuti dengan penurunan kurs rupiah terhadap dollar AS serta kenaikan BI rate untuk meredam inflasi dan penurunan kurs, semakin menambah beban APBN.

Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya,subsidi harus dihapuskan dari APBN.Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar.Subsidi nonBBM yang meliputi subsidi listrik,subsidi bunga kredit program,subsidi pangan,subsidi pupuk,subsidi benih,dan subsidi PSO bertujuan untuk menjaga stabilitas harga,membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya,serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum.Subsidi non-BBM ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,sehingga harga jualnya dapat lebihrendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat.Apakah tujuan yang mulia dari subsidi non-BBM ini dapat tercapai dengan baik? Tentunya diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap kebijakan subsidi non-BBM.

Pandangan ekonomi makro,kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan jika tingkat inflasi tinggi.Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan karena kenaikan harga-harga.Komponen inflasi terbesar terbesar adalah bahan pangan.Keniakan bahan pangan sangat memukul bagi masyarakat berpendapatan rendah.Inflasi yang tinggi juga berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan.Karena sejumlah besar penduduk berada pada batas garis kemiskinan maka peningkatan inflasi semakin menurun kemampuan masyarakat mencukupi kebutuhan pangan, menyebabkan semakin banyak penduduk yang jatuh di bawah garis kemiskinan.

Pada masa krisis 1998,inflasi mencapai sekitar 70% yang sangat memberatkan masyarakat kebanyakan.Tingkat kemiskinan juga meningkat tajam mencapai sekitar 28%.Dengan menurunya inflasi,tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan.Sejak masa krisis baru pada tahun 2005 inflasi mencapai tingkat yang lebih tinggi 17,11% terutama dipicu oleh kenaikan harga-harga sebagai akibat kenaikan harga BBM.Perkembangan ini tentu saja sangat memberatkan kehidupan masyarakat. Apalagi tingkat pengangguran tergolong tinggi 10,8%,sampai dengan bulan Januari 2006 inflasi

masih tinggi karena kenaikan harga beras.Tingginya inflasi dan tingkat pengangguran menunjukan tingginya tingkat kesengsaraan rakyat.Indeks Kesengsaraan Rakyat (Misery Index) yang diperkenalkan oleh Michael Okun,penasehat ekonomi Presiden Kennedy,mengukur tingkat kesengsaraan dengan menambahkan tingkat inflasi kepada tingkat pengangguran,dengan kesengsaraan menjadi 27,81%,suatu tingkatan yang tinggi.

Jika inflasi dapat menurun menjadi single digit sekalipun,kondisi masyarakat berpendapatan rendah sangat berat karena daya beli mereka yang mengalami penurunan,dan bagi yang menganggur sangat sulit mendapatkan pekerjaan.Bagi masyarakat berpendapatan tinggi keadaanya kemungkinan lebih baik,karena dengan asset financial mereka memperoleh keuntungan dari meningkatnya suku bunga deposito dan perkembangan pasar modal,serta kegiatan di sektor keuangan lainnya.Karena itu kesenjangan antara kaya dan miskin semakin mengkhawatirkan.Menghadapi situasi seperti ini, pemerintah memang telah membuat kebijakan untuk mengatasinya.Untuk mengendalikan inflasi,pemerintah antara lain melakukan impor beras dan melakukan program subsidi Karena itu tidak ada jalan lain kecuali memperbaiki mekanisme pencairan anggaran di pusat dan daerah dan mengefektifkan proyek-proyek pembangunan yang dapat menciptakan kesempatan kerja terutama bagi golongan bawah.Kebijaksanaan yang memfasilitasi peningkatan investasi riil,perpajakan,kepastian kontrak dan ketenagakerjaan harus secara berarti mengalami perbaikan untuk tidak saja mencegah penurunan kembali pertumbuhan investasi tetapi bahkan untuk meningkatkannya.

BAB 1I

PEMBAHASAN

1.Pengertian  Subsidi Listrik dan Ketahanan Pangan:

a) Subsidi Listrik:

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.Secara ekonomi,tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output).Kemudian menurut Suparmoko,subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakandalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy).

Mike Crosetti (1999),seperti yang dikutip oleh Kadoatje (2002),mendefinisikan subsidi sebagai berikut:

“All measures that keep prices for consumers below the market level,keep prices for producers above the market level,reduce costs for consumers or producers by giving direct or indirect financial support”.

Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu kelompok konsumen tertentu agar dapat membayar produk atau jasa yang diterimanya dengan tarif di bawah harga pasar,atau dapat juga berupa kebijakan yang ditujukan untuk membantu produsen agar memperoleh pandapatan di atas harga yang dibayar oleh konsumen,dengan cara memberikan bantuan keuangan,baik secara langsung ataupun tidak langsung.Dalam konteks ketenagalistrikan di Indonesia,subsidi listrik merupakan sejumlah dana yang dibayar oleh Pemerintah Indonesia kepada PT. PLN (Persero) yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan untuk tegangan rendah dengan tarif dasar listrik tahun 2001 dikalikan dengan jumlah kWh yang dikonsumsi para pelanggan maksi-mum 30 kWh per bulan.Dengan adanya subsidi tersebut,diharapkan ketersediaan listrik dapat terpenuhi,kelangsungan penyediaan listrik dapat berjalan stabil,serta memberi kesem-patan kepada pelanggan yang kurang mampu dan masyarakat yang belum ter-jangkau pelayanan PT.PLN untuk dapat ikut menikmati energi listrik.

Subsidi listrik pada umumnya mempunyai dampak negatif,yaitu munculnya distorsi dalam pemilihan alternatif penggunaan energi.Tarif dasar listrik yang dibayar pelanggan pada umumnya di bawah harga pokok produksi.Apabila subsidi dicabut,industri listrik menjadi tidak menarik bagi investor swasta.Agar subsidi dapat berjalan secara efektif,maka pengelolaan subsidi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Transparan.
  • Dapat di-justify secara formal.
  • Terarah (sasaran jelas dan sampai kepada sasaran secara langsung).
  • Merupakan bagian reformasi menyeluruh.
  • Tepat waktu.
  • Dapat secara cepat diterapkan.
  • Non By Passable (sasaran tidak dapat dikecualikan)

Subsidi dalam Bentuk Uang:

Subsidi bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang.

Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen:

a)      Lebih murah bagi pemerintah daripada subsidi dalam bentuk penurunan harga,dan

b)      Memberikan kebebasan dalam membelanjakannya.

Subsidi dalam Bentuk Barang:

Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran dibawah harga pasar. Pengaruh subsidi innatura adalah:

a)      Mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi konsumsi total bertambah,misalkan pemerintah memberikan subsidi pangan tanpa harga dengan syarat konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut.

b)      Tidak mengubah konsumsi total,hal ini terjadi jika pemerintah disamping memberikan subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya dengan subsidi.

c)      Konsumsi menjadi terlalu tinggi (overconsumption), hal ini terjadi jika jumlah yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah sesungguhnya yang tersedia untuk dibeli konsumen, misalkan suatu keluarga dengan 2 orang anak disubsidi rumah dengan 3 kamar tidur. Padahal kalau subsidi dalam bentuk uang, keluarga itu hanya akan menggunakan rumah dengan 2 kamar tidur.

d)      Konsumsi menjadi terlalu rendah (underconsumption), hal ini terjadi kalau jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah yang diharapkan oleh konsumen, misalkan pemerintah menyediakan rumah bersubsidi tipe 36 dengan 2 kamar tidur saja padahal yang dibutuhkan konsumen rumah dengan tipe 54 dengan 3 kamar tidur.

Sumber dan Sasaran Penggunaan Subsidi:

Pada umumnya subsidi berasal dari pemerintah.Namun dalam prak-teknya,subsidi dapat juga berasal dari perusahaan listrik,pelanggan,atau pihak lain.Subsidi dari pemerintah dapat berasal dari Pemerintah Pusat,Pemerintah Propinsi,atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Subsidi yang bersumber dari perusa-haan listrik pada umumnya berupa subsidi dari perusahaan listrik milik pemerintah ke perusahaan listrik milik swasta,dalam rangka menarik minat perusahaan swasta agar bersedia melakukan investasi di industri listrik.Subsidi dari pelanggan pada umumnya berupa subsidi silang antar kelompok pelanggan,misalnya dari pelanggan industri ke pelanggan perumahan.Sementara itu,subsidi dari pihak lain dapat berupa sumbangan, hibah,atau grant yang diberikan kepada perusahaan penghasil energi listrik.Subsidi untuk produsen dapat diberikan kepada perusahaan swasta yang bersedia membangun instalasi pembangkit listrik untuk daerah pedesaan,atau subsidi investasi perluasan jaringan listrik ke pedesaan.Subsidi untuk produsen juga dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi silang antar produsen,kesepakatan untuk membeli daya listrik yang dihasilkan produsen swasta (purchase power agreement), atau kemu-dahan dalam investasi,misalnya kemudahan perijinan,pembebasan bea masuk untuk barang modal,serta keringanan pajak.

b). Subsidi Ketahanan Pangan:

Subsidi pangan adalah subsidi yang diberikan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin) melalui program operasi pasar khusus (OPK) beras Bulog. Subsidi pangan bertujuan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Subsidi ini disalurkan melalui Perum Bulog.Besaran alokasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh:

1)      Harga pokok pembelian beras (HPB),dan

2)      Jumlah keluarga miskin yang menjadi sasaran subsidi.Melalui subsidi pangan ini,setiap Kepala Keluarga miskin yang menjadi target subsidi akan menerima 20 kilogram beras per bulan selama 12 bulan,dengan harga Rp1.000,00 per kilogram.

Fomula yang digunakan untuk menentukan subsidi pangan adalah;

Subsidi Pangan = D x S x A x (HPB – HJR)

Di mana:

D = Durasi (bulan)

S = Sasaran keluarga miskin (Kepala Keluarga)

A = Alokasi per KK/bulan (Kg)

HPB = Harga pembelian beras Bulog (Rp/kg)

HJR = Harga jual Raskin (Rp/kg)

D x S x A mencerminkan jumlah kebutuhan beras untuk rakyat miskin dan (HPB – HJR) mencerminkan subsidi harga.

Grafik 1 menyajikan perkembangan beban subsidi pangan dari 2000 s.d. 2003.Beban subsidi pangan pada tahun 2000 dan tahun 2001 tidak mengalami perubahan yaitu 0,2 persen terhadap PDB. Akan tetapi,pada tahun 2002,subsidi pangan meningkat menjadi 0,3 persen terhadap PDB. Peningkatan dipengaruhi oleh (i) peningkatan harga pokok pembelian beras (HPB),dan (ii) peningkatan jumlah keluarga miskin sasaran subsidi dari 7,5 juta keluarga pada tahun 2000 menjadi 9,8 juta keluarga dalam tahun 2002.Dalam APBN tahun 2003,alokasi anggaran yang direncanakan untuk program Raskin berjumlah Rp4,7 triliun,atau 0,2 persen dari PDB.Kemudian dapat dilihat kalau selama 2005-2006 terjadi penurunan beban subsidi pangan dan beban 2006 lebih rendah daripada rata-rata beban selama enam tahun (2000-2005) sebesar 0,2 persen terhadap PDB.

GRAFIK 1

Grafik 2 menyajikan perbandingan jumlah keluarga miskin dengan subsidi pangan. Jumlah keluarga miskin yang dijangkau oleh subsidi pangan terus mengalami penurunan dari 9,8 juta keluarga pada 2002 menjadi 8,3 juta keluarga pada 2005.Sedangkan beban subsidi mengalami peningkatan pada periode 2002-2004.Dengan adanya data terbaru tentang jumlah keluarga miskin yang dikeluarkan oleh BPS yang mencapai 15,5 juta serta kemungkinan kenaikan harga pembelian beras Bulog oleh Pemerintah (HPB) di masa depan,pemerintah harus bersiap untuk mengalokasikan anggaran subsidi pangan yang lebih besar untuk tahun depan.

2.Ruang Lingkup Subsidi Listrik

a)      Analisis Sumber dan Penggunaan Subsidi Listrik

Peran Subsidi Listrik Bagi Konsumen:

Masih perlukah konsumen listrik mendapatkan subsidi,mengingat kemam-puan keuangan pemerintah yang sangat terbatas? Pada dasarnya pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, termasuk juga pelayananketenagalistrikan.Apabila pelayanan telah diberikan,tetapi masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, peme-rintah seyogyanya mengalokasikan sejumlah dana untuk membantu masyarakat agar tetap dapat menikmati fasilitas listrik.Ditinjau dari sisi konsumen,terdapat dua kelompok masyarakat yang layak mendapatkan subsidi, yaitu rumah tangga pengguna listrik yang secara ekonomis kurang mampu dan rumah tangga yang belum menikmati fasilitas pelayanan listrik. Sementara itu, rumah tangga yang mampudan rumah tangga kaya (berlebih) tidak layak untuk diberi subsidi.

Kelompok rumah tangga yang belum menikmati pasokan listrik pada dasarnya dapat dibedakan antara kelompok rumah tangga yang berada di daerah terpencil dan rumah tangga yang sebenarnya berada dalam jangkauan pelayanan PT. PLN,tetapi belum tersedia jaringan yang mengarah ke daerah tersebut.Bagi perusahaan penyedia fasilitas listrik,rumah tangga di daerah terpencil,misalnya di pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk sedikit,memang bukan segmen yang menarik untuk dilayani.Jumlah pelanggan yang terbatas akan menyebabkan biaya operasional perusahaan lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh.Namun demikian,sebagai warga negara,mereka berhak mendapatkan pelayanan yang sama.Oleh karenanya diperlukan subsidi bagi perusahaan penyedia fasilitas listrik dalam rangka investasi dan operasi.

Untuk melayani rumah tangga yang sebenarnya berada dalam jangkauan layanan PT. PLN,tetapi belum tersedia jaringan yang mengarah ke daerah tersebut,misalnya rumah tangga yang ada di pedesaan,diperlukan subsidi untuk investasi.Subsidiini diperlukan PT. PLN untuk memperluas jaringan listrik hingga sampai ke daerah-daerah pedesaan tertentu.Subsidi operasi tidak diperlukan di sini,mengingat operasi penyediaan daya listrik untuk melayani kelompok masyarakat ini telah menyatu dengan operasi penyediaan daya listrik untuk rumah tangga di daerah lain.

Bagi rumah tangga yang secara ekonomis kurang mampu perlu disediakan subsidi terarah.Dengan pola subsidi ini,masyarakat yang kurang mampu,yaitu masyarakat yang menggunakan daya listrik sampai jumlah tertentu,diberi kemudahan untuk membayar tagihan rekening listrik dengan tarif di bawah standar.Kekurangan tarif tersebut akan ditutup dengan subsidi,sehingga perusahaan penyedia fasilitas listrik tidak merugi.

Untuk mengurangi beban subsidi,rumah tangga mampu dan rumah tangga berlebih tidak perlu diberikan subsidi.Kelompok masyarakat ini diwajibkan membayar rekening listrik mereka sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.Bagi rumah tangga yang menggunakan energi listriksecara berlebihan,selayaknya diberikan tarif yang lebih tinggi dari tarif standar yang telah ditetapkan.Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan penggunaan energi listrik dan sekaligus merupakan sumber dana untuk subsidi (subsidi silang).

b) Kenaikan TDL akan Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat

Rencana Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sekitar 15% pada semester kedua 2010 akan disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Kenaikan TDL untuk kelompok masyarakat dengan daya beli tinggi dimungkinkan lebih besar dari kelompok masyarakat dengan daya beli lebih rendah.”Pemerintah tetap mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam menghitung besaran kenaikan TDL untuk setiap golongan tarif akan disesuaikan dengan kemampuan daya beli mereka,” ujar Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J.Purwono di sela pelaksanaan Bhakti Sosial Donor Darah Kementerian ESDM,di Jakarta,Rabu (10/3).J.Purwono mengungkapkan,saat ini pihaknya tengah melakukan simulasi perhitungan kenaikan TDL untuk setiap golongan,karena kenaikan 15% merupakan besaran kenaikan rata-rata dari seluruh golongan tarif.Masyarakat juga tidak perlu khawatir aspirasinya tidak didengarkan.”Pada saatnya nanti,rencana ini akan dibawa ke DPR dimana Pemerintah akan meminta pertimbangan DPR dan berbagai pihak yang mewakili konsumen, seperti asosiasi perusahaan untuk konsumen besar,atau YLKI bagi konsumen kecil,” lanjut Dirjen LPE.Dirjen LPE menuturkan,kenaikan TDL ini dilakukan agar tambahan subsidi sebesar Rp 16,7 triliun dalam RAPBN-P 2010 yang akan diajukan pemerintah tidak membengkak menjadi dua kali lipatnya.”Bengkaknya subsidi listrik dalam APBN terjadi karena adanya perubahan-perubahan paramater harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price atau ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam usulan APBN-P 2010,” ujar J.Purwono.Kebutuhan subsidi yang meningkat tersebut, lanjut Purwono,harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah atau keuangan negara,salah satu cara menyiasatinya dilakukan dengan menaikkan TDL.”Rencana kenaikan TDL tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 mengenai APBN 2010,juga didasarkan pada UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mensyaratkan adanya persetujuan DPR untuk menetapkan kenaikan TDL,” tambah Dirjen LPE J.Purwono.

c) Daya Beli Lemah Dorong Deflasi

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya deflasi month to month dari Oktober ke November sebesar 0,03 persen.Deflasi terjadi karena dorongan eksternal yakni turunnya harga-harga barang di hampir seluruh belahan dunia.”November terjadi deflasi tipis sebesar 0,03 persen didorong oleh faktor eksternal, menurunnya harga-harga barang,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik,Rusman Heriawan,di Kantor BPS, Selasa (1/12).Menurut Rusman,deflasi ataupun inflasi yang rendah ini juga terjadi di beberapa negara tetangga seperti Cina,Malaysia,dan Vietnam yang inflasinya di bawah tiga persen.Penurunan harga barang kebutuhan secara global turut berdampak kepada harga barang di tataran lokal.Penurunan harga terjadi pada kelompok bahan makanan 0,82 persen serta kelompok tranportasi, komunikasi,dan jasa keuangan 0,08 persen.Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai merah,ikan segar,telur ayam ras,angkutan udara,daging ayam ras,bunds, jagung muda,kentang,jeruk,dan minyak goreng.Maka, laju inflasi tahun kalender (year to date) dari Januari-November sebesar 2,45 persen dan laju inflasi tahunan (year on year) yang diukur dari November 2008 mencapai 2,41 persen. Angka ini semakin jauh dari target inflasi pemerintah sebesar 4,5 persen.Ini adalah deflasi ketiga sepanjang tahun ini.Pada Januari dan April terjadi deflasi sebesar 0,07 persen dan 0,31 persen.Sejumlah kalangan khawatir deflasi justru mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat.Ekonom BNI,Tony Prasetiantono, mengungkapkan, inflasi merupakan cerminan antusiasme masyarakat.Semakin antusias masyarakat membelanjakan uangnya,potensi inflasi akan lebih tinggi.Ekonom Econit,Hendri Saparini,mengatakan deflasi November ini patut diwaspadai.Dia mengkhawatirkan memang terjadi pelemahan akan daya beli masyarakat.”Yang menyebabkan inflasi kita rendah ataupun mengarah pada deflasi lebih karena faktor daya beli masyarakat yang kian berkurang,” kata Hendri.Menurut dia,terjadinya deflasi bukan karena harga barang turun.Bila dibandingkan dengan satu ataupun dua tahun lalu,harga barang kini tetap mahal.”Karena itu bila itu deflasi ya patut dikhawatirkan,” papar Hendri.Rusman membantah terjadi penurunan daya beli.”Daya beli masyarakat masih tumbuh rill.Terbukti pada pertumbuhan konsumsi.

2.Ruang Lingkup Subsidi Ketahanan Pangan

a) Peran Subsidi dalam Ketahanan Pangan

Menipisnya ketersediaan pangan yang paling krusial adalah akibat harga pangan yang jauh dari memadai,sehingga kesejahteraan petani merosot.Kasus kekeringan dan banjir yang datang silih berganti di Tanah Air kerap mengundang kecemasan.Sebab,hal itu secara langsung akan mempengaruhi produksi pangan,terutama padi.Pada sisi lain,kondisi perekonomian belum menggembirakan,yang terindikasi dari lemahnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin,yang memiliki kemampuan terbatas dalam membeli beras. Ketahanan pangan akan terganggu manakala terjadi salah satu atau kombinasi dari ketersediaan pangan yang menipis dan daya beli masyarakat yang berkurang.Ketidakstabilan dalam ketahanan pangan akan mengundang kerawanan yang sangat serius,baik pada sisi pemerintah maupun masyarakat.Pada sisi pemerintah,hal itu berarti suatu kegagalan,yang tidak jarang berbuntut pada kericuhan dan demonstrasi.Sedangkan pada sisi masyarakat, hal itu akan menimbulkan aneka penyakit sosial,seperti kelaparan dan kekurangan gizi,yang tak jarang berbuntut pada gangguan ketertiban dan keamanan.Maka kestabilan dalam ketahanan pangan merupakan isu sentral dalam pembangunan.Menipisnya ketersediaan pangan yang paling krusial adalah akibat harga pangan yang jauh dari memadai,sehingga kesejahteraan petani merosot.Hal ini pada gilirannya akan mematikan gairah petani untuk tetap konsisten dalam pengolahan lahanNamun,jika harga pangan dinaikkan,itu akan menurunkan daya beli masyarakat,khususnya penduduk miskin.Produksi pangan yang meningkat tanpa dibarengi dengan kemampuan daya beli masyarakat akan menimbulkan persoalan baru.Bahaya kelaparan dan kekurangan gizi akan mengintai.Dengan demikian, timbul suatu dilema dalam menciptakan ketahanan pangan.Di satu pihak,kita ingin meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan insentif di kalangan petani.Tapi,di pihak lain,kita ingin produksi pangan tadi dapat terjangkau oleh masyarakat.Maka,untuk menciptakan ketahanan pangan itu, diperlukan peran pemerintah yang lebih besar.

Peran pemerintah:

Disadari,penciptaan ketahanan pangan tidak terlepas dari peran pemerintah,antara lain soal subsidi.Dalam soal subsidi itu,ketegasan pemerintah sangat diperlukan,yaitu apakah subsidi akan diberikan kepada petani atau masyarakat miskin.Jika subsidi diberikan kepada petani,harga pangan bisa dikontrol oleh pemerintah.Besar subsidi merupakan selisih antara harga normal dan harga yang ditetapkan.Jadi,seandainya harga normal satu kilogram beras Rp 5.000,sementara harga yang ditetapkan pemerintah Rp 4.000,selisih harga sebesar seribu rupiah harus disubsidi pemerintah untuk menutup kerugian petani.Petani merugi karena penghitungan harga normal umumnya merupakan fungsi dari biaya produksi dan keuntungan petani.Perolehan petani apabila secara kontinu berada di bawah kewajaran untuk menopang hidup dapat berakibat buruk bagi masa depan sektor pertanian.Sektor ini bisa ditinggalkan karena tidak memberikan harapan bagi petani.Hal ini pada gilirannya akan menjadi ancaman bagi kita semua karena akan melemahkan ketahanan pangan.Swasembada pangan akan semakin sulit dicapai dan ketergantungan pada impor akan semakin menjadi-jadi.

b) Subsidi masyarakat miskin

Cara lain memberikan subsidi bisa dilakukan kepada masyarakat,khususnya masyarakat tak mampu.Mekanisme pemberian subsidi bisa dicermati berdasarkan pemisalan sebelumnya. Pada contoh itu ditetapkan harga normal beras satu kilogram Rp 5.000,tapi kemampuan masyarakat untuk membeli beras itu hanya Rp 4.000. Maka, agar masyarakat mampu membeli beras itu,pemerintah perlu meningkatkan daya beli masyarakat sebesar seribu rupiah,yang dapat diberikan melalui subsidi.Konkretnya,ketika pemerintah tidak menetapkan harga beras, dan harga itu dibiarkan sesuai dengan harga pasar yang kebetulan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin pemerintah harus memberikan subsidi kepada masyarakat miskin.Jika subsidi tidak diberikan,hampir dapat dipastikan akan timbul persoalan kelaparan yang berujung pada kekurangan gizi.Pemberian bantuan langsung tunai dapat dipandang sebagai salah satu bentuk subsidi dari pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin.Kasus kekurangan gizi pada masyarakat miskin umumnya bukan karena ketidaktersediaan pangan,melainkan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat miskin untuk membeli pangan.Kita seyogianya tidak boleh menutup mata terhadap kejadian seperti itu,karena hal itu pada gilirannya tidak hanya akan mengurangi produktivitas nasional,tapi juga akan menimbulkan kerawanan sosial.

c) Simulasi subsidi

Ketahanan pangan perlu dijaga,dan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah. Untuk mencapai ketahanan pangan itu,pemerintah perlu memperhatikan dua hal, yaitu kesejahteraan petani dan kemampuan daya beli masyarakat tak mampu.Kedua hal itu bisa terwujud manakala ada katalisator,yaitu subsidi.Pemerintah perlu melakukan simulasi dalam pemberian subsidi,mana yang lebih efektif.Subsidi bisa diberikan kepada petani atau masyarakat,atau kombinasi di antara keduanya.Yang terpenting,dengan subsidi itu,petani minimal dapat mempertahankan hidup dan tidak merugi, sementara masyarakat memiliki kemampuan membeli pangan.Pengawasan dalam rangka subsidi itu perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penyelewengan.Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan yang terkait dengan subsidi rawan terhadap penyelewengan.Tampaknya,dalam masa krisis yang masih melilit dan di tengah kekeringan serta banjir yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Nusantara ini, subsidi masih sangat diperlukan.Sangat diharapkan,seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian,subsidi secara perlahan dapat dikurangi,bahkan dihilangkan.Hal ini sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat.Sebab, dengan daya beli masyarakat yang meningkat,harga pangan tidak perlu dikontrol secara berlebihan.Peningkatan daya beli masyarakat pada tahap berikutnya secara perlahan akan menciptakan diversifikasi makanan.Berbagai penelitian menunjukkan,ketika daya beli masyarakat rendah,umumnya makanan yang dikonsumsi akan terkonsentrasi pada jenis makanan yang banyak mengandung kalori,tapi ketika daya beli masyarakat meningkat, konsumsinya akan bergeser ke jenis makanan yang mengandung protein

BAB 11I

PENUTUP

Kesimpulan:

  1. 1. Subsidi listrik di Indonesia masih diperlukan, yaitu dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat menikmati fasilitas listrik; mengantisipasi kebutuhan daya listrik yang terus meningkat di masa depan; serta memperluas jaringan listrik agar dapat menjangkau daerah-daerah ter-pencil yang belum memperoleh fasilitas listrik.
  2. 2. Membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap dapat menikmati fasilitas listrik, maka diperlukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.Bentuk subsidi ini dipilih agar subsidi yang saat ini menjadi beban pemerintah nantinya dapat dialihkan ke masyarakat berpenghasilan tinggi.
  3. 3. Mengantisipasi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat di masa yang akan datang, investor swasta perlu dilibatkan dalam produksi energi listrik yang lebih besar.Agar investor tertarik untuk menjadi IPP,maka perlu diberi jaminan kelangsungan usaha, yaitu berupa Purchase Power Agreement. Hal lain yang dapat dilakukan adalah kemu-dahan dalam perijinan serta kebijakan perpajakan yang dapat mendorong investasi di sektor perlistrikan.

Saran:

  1. Untuk memperluas jaringan listrik agar dapat menjangkau daerah-daerah ter-pencil yang belum memperoleh jaringan listrik, pemerintah perlu memberi subsidi kepada PT. PLN (Persero) untuk memperluas jaringan listrik. Pemerintah kabupaten atau kota selayaknya membiayai subsidi ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya, agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.
  2. Agar subsidi silang antar pelanggan dapat terjadi,maka tarif listrik yang ada saat ini perlu dinaikkan secara bertahap,hingga menjadi sama dengan biaya produksi listrik.Setelah itu tarif listrik untuk pelanggan berpenghasilan tinggi dapat dinaikkan lagi,untuk memberi subsidi kepada pelanggan yang berpeng-hasilan rendah.Kenaikan tarif secara bertahap akan menyebabkan beban pemerintah berupa subsidi juga dapat dikurangi secara bertahap.
  3. Perlu peningkatan koordinasi antar departemen agar dapat memperoleh angka-angka yang lebih akurat untuk menghitung beban subsidi non-BBM.
  4. Perlu pengubahan pola subsidi sesuai dengan kondisi. Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu (targeted subsidy).
  5. Tetap mempertahankan kebijakan subsidi non-BBM karena subsidi ini masih diperlukan terutama oleh golongan yang memiliki daya beli rendah.
  6. Kebijakan subsidi non-BBM supaya lebih fokus kepada program subsidi untuk mengurangi beban masyarakat miskin, dan membantu usaha kelompok kecil dan menengah. Misalkan lebih fokus kepada subsidi pupuk atau subsidi benih.
  7. Jika ingin menerapkan kebijakan pengurangan subsidi secara bertahap, maka harus dipilih terlebih dahulu skenario yang berdampak paling kecil.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Umar Juoro, CIDES – Center for Information and Development Studies.
  2. Kompas, (2003), “Melintas Waktu, Merentang Masa Depan”, 27 Oktober 2003.
  3. Srisovanna, (2002), “Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial”, Paper disampaikan dalam seminar Pengembangan Kebijakan Pem-bangunan Ketenagalistrikan Sosial di Jakarta, 2 Mei 2002.
  4. Makmun dan Abdurahman, Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhadap Konsumsi Listrik dan Pendapatan Masyarakat, Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2 Desember 2003.
  5. Purwoko, Analisis Peran Subsidi Bagi Industri dan Masyarakat Pengguna Listrik, Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2 Desember 2003.
  6. Razali Ritonga.
  7. http://www.korantempo.com/korantempo/2006/08/01/Opini/krn,20060801,71.id.ht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s