TEORI ORGANISASI UMUM 2 (Asal Usul Mata Uang INDONESIA) NON AKADEMIS KE 3

Posted: May 3, 2010 in KaMPuS!, MakalaH TeORi oRGaNiSaSi uMuM 2

MAKALAH NON AKADEMIS KE-3

“TEORI ORGANISASI UMUM 2”

Dosen pembimbing         : NURHADI

Kelas                              : 2 KA 21

Disusun Oleh                  : DEDI IRAWAN            (10108506)

PROGRAM STUDI S-1 SISTEM INFORMASI

GUNADARMA

JL.KH.Noor Ali Kalimalang

Bekasi Telp.(021)88860117

2009

KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan paper ini.Maksud dan tujuan dari penulisan paper ini adalah sebagai tugas Non Akademis yang diberikan dosen dalam mata kuliah “TEORI ORGANISASI UMUM 2” untuk membantu mahasiswa pada umumnya dan khususnya penulis sendiri dalam mempelajari “asal usul mata uang Indonesia”.

Makalah ini disusun berdasarkan hasil rangkuman dari beberapa buku sebagai referensi yang membahas tentang mata uang Indonesia.Meskipun demikian, bukan berarti paper ini sudah cukup sebagai bekal materi mata kuliah.Guna pemahaman lebih lanjut pembaca diwajibkan mengembangkannya sendiri dengan membaca sumber aslinya sebagaimana ditunjukkan pada buku acuan atau mencari sumber yang lain yang lebih lengkap.Sekali lagi ditekankan bahwa paper ini hanya sebagai pemandu,sedangkan pemahaman lebih jauh disertakan pada masing-masing pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon dengan sangat kepada semua pihak untuk memberikan komentar, kritik, dan saran demi perbaikan materi dan penyajian makalah ini.

Bekasi,  April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1.PENDAHULUAN

BAB 11. PEMBAHASAN

  1. Asal Usul Rupiah

a)    Zaman Pemerintahan Belanda (1610-1811)…

b)    Zaman Pemerintahan Inggris (1811-1816)…

c)    Zaman  Pemerintahan Belanda (1816-1942)…

d)    Zaman Pemerintahan Jepang (1942-1945)…

e)    Pemerintahan RI (1945-2009)…

  1. ISO 4217…

BAB 111. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Sejarah Mata Uang Indonesia:

Indonesia saat ini sedang melakukan konsolidasi fiskal dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal(fiscal sustainability) dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.Akan tetapi konsolidasi fiskal ini menghadapi beban berat berupa utang publik yang cukup tinggi,subsidi yang semakin meningkat terutama subsidi BBM dan penerimaan pajak yang kurang optimal. Kenaikan harga minyak dunia yang diikuti dengan penurunan kurs rupiah terhadap dollar AS serta kenaikan BI rate untuk meredam inflasi dan penurunan kurs, semakin menambah beban APBN.Tanggal 2 November 1949 merupakan hari ditetapkannya rupiah sebagai mata uang resmi Negara Indonesia dan mata uang rupiah dicetak serta diatur pengunaannya oleh Bank Indonesia. Walaupun saat itu Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri tetapi penggunaan mereka dibubarkan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat.

Pemerintah memandang perlu mengeluarkan mata uang sendiri  selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah juga dijadikan lambing utama Negara yang sudah merdeka. Perkataan “rupiah” berasal dari perkataan “Rupee”,satuan mata uang India.Indonesia telah menggunakan mata uang Gulden Belanda dari tahun 1610 hingga 1817.Setelah tahun 1817,dikenalkan mata uang Gulden Hindia Belanda.Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2,dengan nama rupiah Hindia Belanda.Setelah berakhirnya perang,Bank Jawa (Javaans Bank),selanjutnya menjadi Bank Indonesia) memperkenalkan mata uang rupiah jawa sebagai pengganti.Mata uang gulden NICA yang dibuat oleh Sekutu dan beberapa mata uang yang dicetak kumpulan gerilya juga berlaku pada masa itu.Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi didagangkan dengan pinalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi .Mata Uang Baru dalam sejarah nilai uang fungsi dan jenis jenis uang serta pembuatannya ternyata mengalami banyak cerita dan sejarah yang panjang di negara indonesia

Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali,sementara Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata uang.Ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945,yaitu mata uang Jepang,mata uang Hindia Belanda,dan mata uang De Javasche Bank.Diantara ketiga mata uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yang paling menderita adalah petani,karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI.Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah Republik Indonesia,karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik. Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI. Mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional,sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah Republik Indonesia  dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional.Karena protesnya tidak ditanggapi,maka pemerintah Republik Indonesia  mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar.Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI,sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional.Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA,maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia.Sejak saat itu mata uang Jepang,mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi.Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya.Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia  dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI.Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI.Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia  dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI.

Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia  pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI).Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia.Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana atau uang masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran.

Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional.Sementara di daratan Eropa muncul lembaga perbankan sederhana,seperti Bank van Leening di negeri Belanda.Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama. VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB).Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda,hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.

Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu.Kemudian masa revolusi tiba,Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan,antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA).Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” dan Bank Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia.Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya Republik Indonesia  dalam negara kesatuan.Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat,Republik Indonesia  menasionalisasi bank sentralnya.Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia,bank sentral bagi Republik Indonesia.Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah jatuh hingga 35% dan dengan melemahnya mata uang rupiah keadaan perekonomian di Indonesia  menjadi menurun.

BAB II

PEMBAHASAN

1.Asal Usul Mata Uang Rupiah:

Rupiah (Rp) adalah mata uang resmi Indonesia.Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia,dengan kode ISO 4217 IDR.Secara tidak formal, orang Indonesia juga menyebut mata uang ini dengan nama “perak“.Satu rupiah dibagi menjadi 100 sen,walaupun inflasi telah membuatnya tidak digunakan lagi.Perkataan “rupiah” berasal dari perkataan “Rupee”,satuan mata uang India. Indonesia telah menggunakan mata uang Gulden Belanda dari tahun 1610 hingga 1817.Setelah tahun 1817,dikenalkan mata uang Gulden Hindia Belanda.Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2,dengan nama rupiah Hindia Belanda.Setelah berakhirnya perang,Bank Jawa (Javaans Bank,selanjutnya menjadi Bank Indonesia) memperkenalkan mata uang rupiah jawa sebagai pengganti.Mata uang gulden NICA yang dibuat oleh Sekutu dan beberapa mata uang yang dicetak kumpulan gerilya juga berlaku pada masa itu.Sejak 2 November 1949,empat tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan Rupiah sebagai mata uang kebangsaannya yang baru.Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri tetapi penggunaan mereka dibubarkan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat.Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto.Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi didagangkan dengan pinalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi.

ZAMAN PEMERINTAHAN BELANDA (1610-1811)

Masa awal perkembangan uang kertas di Indonesia tak lepas dari pengaruh imperialisme asing (Belanda, Inggris, dan Jepang).Sejak kedatangan bangsa-bangsa asing,terutama para pedagang yang memperkenalkan berbagai jenis mata uang logam asing sebagai alat pembayaran dalam perdagangan dengan penduduk setempat sampai pengedaran mata uang logam khusus berlaku di kepulauan Nusantara 1602-1799,tidak dipergunakan uang kertas.Meskipun kertas telah dikenal di Indonesia pada abad XVII,sumber-sumber tertulis asing terutama dari bangsa Belanda dengan perwakilan dagang dan kekuasaannya Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) 1602–1799 tidak pernah menyebutkan penggunaan uang kertas tetapi uang logam sebagai alat pembayaran utama di kepulauan Nusantara.

Terkecuali,satu-satunya sumber tertulis Belanda yang melaporkan penerbitan uang kertas darurat oleh penguasa VOC di Pulau Banda pada 1659,dikarenakan kesulitan uang kecil dari bahan logam. Beberapa waktu setelah pengeluaran uang kertas karton darurat Kota Leiden 1576 dan saham pertama VOC di dunia 1606. Uang kertas Banda 1659 ini mendahului penerbitan uang kertas modern bangsa-bangsa barat:Swedia 1661,Inggris 1694,Norwegia 1695, dan Perancis 1701.Selama masa kekosongan yang panjang (1659-1782) Bank pertama Bataviaasch Bank Courant (1746) dan Bank Van Leening mengeluarkan surat-surat bank dalam berbagai pecahan (1748-1752). Beberapa tahun sebelum pembubarannya, VOC menyadari perlunya alat pembayaran dari kertas untuk transaksi besar yang dikenal sebagai “Surat Hutang Kompeni” (Compagnie Kredietbrieven) pada 1782. Instrumen moneter ini sering dianggap sebagai uang kertas pertama di Indonesia. Pada waktu yang hampir bersamaan penguasa VOC di Ceylon (Srilanka) juga menerbitkan instrumen sejenis pada 1785 dan seterusnya. Uang “Surat Hutang Kompeni 1782” ini beredar dalam jumlah hampir tidak terbatas sehingga turun nilainya menjadi 85%. Antara tahun 1782-1799,VOC mengeluarkan beberapa emisi surat Hutang (Kredietbrieven) dengan pecahan berbeda-beda.Pemalsuan atas Surat Hutang 1782 ini merupakan yang pertama kali di Indonesia.Setelah pengambilalihan kekuasaan VOC di Indonesia oleh Republik Batavia (1799-1806) tidak ada penerbitan Surat Hutang oleh pemerintah pusat di Batavia,hanya uang logam India Batavia (1799-1806) yang berlaku umum.Di lain hal surat hutang VOC di Amboina 1805,yang juga berlaku di Banda dan Ternate sebagai Bagian Pemerintahan Maluku,masih memakai lambang VOC.Ketika Indonesia berada di bawah pengawasan kerajaan Hollandia (1806-1811),uang kertas tidak hanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat di Batavia,tetapi juga oleh Pemerintah Lokal di Ambon,Banda,dan Ternate.Pada masa ini, semua jenis uang logam dan kertas menampilkan lambang (monogram) LN (Lodewijk Napoleon).Yang terkenal di antaranya adalah uang kertas Probolinggo (Probolinggo Paper) 1810,yang berkaitan dengan kebijakan Gubernur Jenderal Mr. HW Daendels (1808-1811) menjual tanah negara dan hak kekuasaannya kepada perorangan.Uang kertas Probolinggo 1810 merupakan hipotik Han Tik Ko, Kapitan Cina (1799-1811) di Pasuruan,yang dapat ditukar dengan perak selama 10 tahun.Kenyatannya uang Probolinggo mengalami inflasi sampai 50% di bawah nominal.Usul Daendels tidak efektif bahkan penggantinya Letnan Gubernur Raffles (1811-1816) yang memberlakukan kurs ketat menyebabkan penurunan nilainya s.d. 60%.
ZAMAN PEMERINTAHAN INGGRIS (1811-1816)

Pemerintah Letgub Raffles (1811-1816) menghadapi masalah kesulitan keuangan yang diwariskan oleh Gubjen Daendels (1808-1811).Pembukuan dilakukan dalam Dollar Spanyol pada awalnya tetapi segera digantikan oleh Rupee dan Ropi Jawa (Java Rupee) sebagaimana terlihat di atas uang kertas terbitan Inggeris (termasuk oleh Lombard Bank 1814).Tampaknya masa yang singkat ini,hanya sedikit jumlah uang kertas yang dikeluarkan seperti halnya uang logam pecahan besar.

ZAMAN PEMERINTAHAN BELANDA (1816-1942)

Pada masa ini terlihat perubahan mendasar atas bahan kertas dan corak penciptaan “Creatie 1815” sebagai uang kertas kredit pemerintah mirip dengan uang kertas Creatie Suriname 1829.Peredaran uang kertas Creatie 1815 tidak luput dari pemalsuan karena kesederhanaannya.Penerbitan uang kertas mirip cek Javasche Bank 1827 dicetak untuk pertama kalinya oleh percetakan Johan Enschede en Zonen (Belanda).Selanjutnya Javasche Bank menerbitkan uang kertas tembaga (Koperpapier) dan uang tembaga (Kopergeld) 1832, 1842,dengan corak mirip uang kertas Suriname 1826 dan uang Belanda Muntbiljet 1845.Sejak penerbitan uang kertas Koperpapier ini,huruf Jawa tercantum seterusnya s.d.menjelang emisi terakhir Javasche Bank 1946,terkecuali terbitan.Departemen Keuangan Muntbiljet, juga untuk pertama kalinya ‘tanda air’ (watermark) digunakan sebagai alat pengaman.Pada 1846 diterbitkan uang kertas baru ‘Resepis Perak’ (Zilver Recepissen) oleh Javasche Bank.Tidak seperti penerbitan sebelumnya, tanda tangan pengesahan untuk beredar bukan oleh pejabat Javasche Bank tetapi oleh Pejabat Kantor Pemeriksaan Keuangan Umum (Algemeene Rekenkamer).Uang Resepis Perak ini beredar dalam jumlah besar sehingga untuk melawan peredaran uang tembaga yang berkelebihan dan buruknya uang kertas Resepis Perak, maka uang logam yang beredar di Hindia Belanda pada masa pemerintahan Raja Willem III (1849-1890) dicetak di percetakan Utrecht,Belanda.Berkali-kali reformasi keuangan telah dilakukan,namun tidak menghasilkan keuangan yang sehat. Tahun 1851 Javasche Bank masih menerbitkan uang kertas berbentuk cek, seperti emisi Kopergeld 1832 dan 1842. Semua uang kertas Javasche Bank terbitan-terbitan awal terbatas luas daerah peredarannya.Tahun 1864 Javasche Bank menerbitkan uang kertas sesungguhnya seperti halnya uang kertas semasa sekarang ini,dimana sarat dengan corak hiasan sebagaimana uang klasik lainnya.Pencantuman teks undang-undang dalam 4 bahasa (Belanda,Arab Melayu,Jawa,Cina) menunjukkan bahasa dan tulisan yang paling dominan dipakai oleh masyarakat di Hindia Belanda waktu itu.Peredaran uang kertas ini tidak begitu disukai di Sumatera Barat.Unsur pengaman mulai ditambahkan pada nomor seri dan kode kontrol. Namun uang kertas ini tidak luput dari pemalsuan.Mulai 1873 beredar emisi Javasche Bank yang baru dengan ciri-ciri utama corak hiasan bingkai kayu dan lambang kota Batavia. Menjelang akhir penutupan abad XIX, beredar uang kertas perusahaan lokal (scrip) seperti NIEM 1861 (BDN),Brown & Co.1890,NHM 1888 (Bank Eksim) dan sejumlah besar perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur dan Jawa Barat, yang dikenal sebagai uang kupon perkebunan ± 1889 dan seterusnya.Akhir abad XIX,Javasche Bank menerbitkan uang kertas emisi 1897 (seri Coen-Mercurius) bercirikan lambang kota Surabaya,Batavia,dan Semarang serta panorama pesisir laut di antara Dewa Merkurius dan Gubernur Jenderal J.P.Coen (1623,1627-1629).Semua uang kertas klasik di atas peredarannya masih terpusat di Pulau Jawa.Selanjutnya uang kertas kolonial terbitan abad XX terlebih dengan diundangkannya larangan menggunakan uang asing selain mata uang Hindia Belanda,dapat dikatakan beredar merata di luar Pulau Jawa.Selanjutnya terjadi pembagian hak penerbitan uang kertas dan logam antara Javasche Bank dan Departeman Keuangan (Departement van Financiën) yang berlaku hingga pemerintahan RI (Orde Lama).Alhasil Departemen Keuangan menerbitkan uang kertas pecahan kecil (di bawah 5 Gulden) pada tahun 1919,1920,1940,dan 1943.Penerbitan uang kertas Javasche Bank bercirikan gambar gedung JB dan logo JB tampaknya sebagai persiapan memperingati 100 tahun JB (1828–1928). Terbitan tahun 1925 (seri Coen) tidak luput dari pemalsuan karena kemajuan teknologi percetakan.Menjelang Perang Dunia II terjadi perubahan kebijakan politik Belanda, dimana lambang kolonial digantikan dengan unsur-unsur corak pribumi. Penerbitan uang kertas Javasche Bank 1934 (seri Wayang) merupakan puncak hasil karya cetak kolonialisme sehingga dianggap uang kertas terbagus di antara semua uang kertas.

ZAMAN PEMERINTAHAN JEPANG (1942-1945)

Masa yang singkat ini hanya mengenal uang kertas sebagai alat pembayaran.Uang logam pendudukan khusus tidak beredar. Sebelum pendudukan, uang kertas terbitan pertama yang dikenal “Uang Pohon Pisang” (1942) telah dipersiapkan di Jepang dan diedarkan oleh bala tentara Angkatan Laut Jepang (Kaigun).Oleh karenanya dikenal istilah “Uang Penyerbuan Jepang” (Japanese Invasion Money=JIM) oleh bangsa Barat.Setelah “Uang Pohon Pisang” dirasakan cukup berperan sebagai uang peralihan,Jepang menerbitkan uang kertas bercorak alam dan budaya Indonesia sebagai bagian propaganda.Uang ini dikenal sebagai uang wayang atau Gatotkaca.Jumlah pencetakannya yang besar menyebabkan inflasi.Menjelang kejatuhan Jepang,beredar uang kertas Pemerintah Dai Nippon yang bercorak sama dengan uang Jepang di Malaya. Pecahan terbesar (1000 Roepiah) yang bercorak sama pula dengan uang Malaya tidak sempat beredar karena bersamaan dengan kekalahan Jepang tahun 1945.Pada masa perang dunia (1939-1945) pihak Belanda dan Jepang mengeluarkan uang kertas tahanan perang (kamp) di Jawa dan Sumatera (Allasvallei, Tjimahi, Tjideng, dan lain-lain) yang mirip dengan tanda terima atau karcis.

PEMERINTAHAN RI (1945-2009)

Kembalinya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (NICA) tahun 1945 sempat mendahului penerbitan uang kertas RI (ORI) dengan mengedarkan uang kertas “Uang NICA (uang merah) 1943” yang berkelanjutan dengan perebutan daerah dan tarik-menarik peredaran antara Belanda vs Indonesia.Sementara itu,Belanda (NICA) juga memberlakukan uang kertas NICA 1943,Javasche Bank Pra-Perang Dunia II dan Federal 1946 yang dilegalisir dengan cap-cap khusus di Guinea Baru Belanda (Papua dan Papua Barat) sebelum mengeluarkan terbitan khusus Nederland Nieuw Guinea 1950 dan 1954.Pada masa revolusi (1945-1949),uang RI yang dikenal sebagai “Oeang Repoeblik Indonesia/ORI,URI,Uang Putih” terlambat beredar (1946),mengalami masa paling sulit karena keadaan ekonomi dan politik pada waktu itu. Proses pencetakan,pengiriman,dan pengedarannya sangat genting dan tidak menentu.Pemerintah RI sempat mengeluarkan tiga kali uang kertas (ORI/URI) 1945-1948 (satu di antaranya keluaran militer).Uang kertas darurat RI (ORI) ini hanya sempat beredar di Jawa-Madura dan Lampung dikarenakan transportasi yang sulit.ORI lainnya sempat dicetak di Amerika Serikat (Security Banknote Company) tapi situasi tidak memungkinkan untuk pengangkutan.Selain perang saraf dengan Belanda,peredaran ORI menghadapi masalah inflasi ditambah pemalsuan yang tidak sedikit.Pada akhirnya menjelang pengakuan kedaulatan RI (1949) dipersiapkan reformasi keuangan berupa “Uang Republik Indonesia Baru” (URIBA) 1949 namun tampaknya tidak berjalan lancar.Penerbitan uang darurat daerah merupakan satu-satunya jalan keluar sebagai pengganti uang pusat (ORI/URI). Faktor keuangan,politik,dan lainnya menyebabkan berbagai daerah di Jawa dan Sumatera (sebagian besar di Sumatera Utara) mengeluarkan uang kertas sendiri. Dari tingkat daerah gerilya s.d. propinsi dan memakai nama yang berbeda-beda (bon, surat, penerimaan,cheque,dan lain-lain) namun berfungsi sama sebagai alat pembayaran.Antara 1948-1960-an,Kelompok Tandingan/Separatis (FDR Grobogan,NII Tjirebon,RMS,PRRI, PRRI/Permesta,RII Bagian Timur,dan lain-lain) mengeluarkan uang kertas lokal yang dicap/ditandatangani di atas uang terbitan zaman Belanda,Jepang,dan Republik Indonesia maupun cetakan sendiri (lokal dan luar negeri).Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950 yang berumur kurang dari satu tahun hanya mengeluarkan uang kertas pecahan kecil (Rp5 dan Rp10) meskipun pecahan lain telah dicetak sebagai percobaan.Selanjutnya Departemen Keuangan RI masih berpedoman pada Undang-undang Zaman Belanda, mengeluarkan pecahan kecil pada tahun 1951,1953,1954, 1956,1960,1961 dan 1964 berbeda dengan terbitan masa revolusi fisik (1945-1948) meliputi semua pecahan besar dan kecil.

Pada waktu yang hampir bersamaan,dikeluarkan uang kertas dan logam terbitan khusus berlaku di Irian Barat dan Kepulauan Riau karena keadaan politik dan ekonomi yang amat berbeda dengan daerah-daerah lainnya.

Satuan di bawah rupiah:

Rupiah memiliki satuan di bawahnya.Pada masa awal kemerdekaan, rupiah disamakan nilainya dengan gulden Hindia Belanda,sehingga dipakai pula satuan-satuan yang lebih kecil yang berlaku di masa kolonial.Berikut adalah satuan-satuan yang pernah dipakai namun tidak lagi dipakai karena penurunan nilai rupiah menyebabkan satuan itu tidak bernilai penting.

  1. sen, seperseratus rupiah (ada koin pecahan satu dan lima sen).
  2. cepeng, hepeng, seperempat sen, dari feng, dipakai di kalangan Tionghoa.
  3. peser, setengah sen.
  4. pincang, satu setengah sen.
  5. gobang atau benggol, dua setengah sen.
  6. ketip/kelip/stuiver (Bld.), lima sen (ada koin pecahannya).
  7. picis, sepuluh sen (ada koin pecahannya).
  8. tali, seperempat rupiah (25 sen, ada koin pecahan 25 dan 50 sen)

Terdapat pula satuan uang,yang nilainya adalah sepertiga tali.

Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali,sementara Pemerintah RI belum memiliki mata uang. Ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah RI pada tanggal 1 Oktober 1945,yaitu mata uang Jepang,mata uang Hindia Belanda,dan mata uang De Javasche Bank.


Mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche bank.Diantara ketiga mata uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi.Lapisan masyarakat yang paling menderita adalah petani,karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.

Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI.Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah RI,karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik.Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI.Mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional,sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah RI dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional.Karena protesnya tidak ditanggapi,maka pemerintah RI mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar.Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI,sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional.

Mata Uang NICA

Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI.Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi.Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya.Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI.Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI.Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah RI dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI.Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah RI pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI).Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah RI.Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran.Terbentuknya Bank Indonesia,Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional.Sementara di daratan Eropa muncul lembaga perbankan sederhana,seperti Bank van Leening di negeri Belanda.Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama.VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752.Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara,cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya.Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB).Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda,hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu.Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan,antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA).Perbankan pun terbagi dua,DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI.Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan.Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat,RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.
Banyak orang lupa, bahwa Yogyakarta selama empat tahun pernah menjadi ibukota Republik Indonesia. Tepatnya pada 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949 ibukota Republik Indonesia ada di Yogyakarta.

Berpindahnya ibukota RI saat itu bukan tanpa alasan, situasi Jakarta kala itu dalam kondisi tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat adanya unsur-unsur yang saling berlawanan.Di satu pihak masih adanya pasukan Jepang yang memegang satus quo, di pihak lain adanya sekutu yang diboncengi NICA.Singkatnya,situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa pun terancam.Atas inisiatif HB IX,ibukota RI berpindah ke Yogyakarta.Hijrah ibukota RI itu merupakan atas nasehat dan prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dari Yogyalah persoalan politik bangsa dikoordinasikan. Semua itu bisa berhasil dengan baik berkat kepemimpinan HB IX.Dipilihnya Yogya sebagai ibukota RI karena pandangan politik ke depan dan keberanian Sultan HB IX mengambil resiko.Sehingga dapat dikatakan HB IX dan masyarakatnya merupakan penyambung kelangsungn RI dalam menghadapi agresi militer Belanda.Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan aktor intelektualis yang memiliki multi status.Selain sebagai Raja,kepala derah, menteri pertahanan,Sultan adalah key person dan juru runding dengan Belanda,juga sebagai figur kunci birokrasi sipil di Indonesia.Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang aslinya bernama G.R.M Dorojatun,sejak diangkat menjadi Sultan 18 Maret 1940,menggantikan ayahnya Sri Sultan HB VIII sudah dekat dengan kalangan rakyat dan tentu saja beliau memahami aspirasi rakyat, termasuk penderitaan dan harapannya semasa penjajahan Belanda dan Jepang.Karena perpindahan ibukota inilah maka semua uang ORI yang diterbitkan pada tahun 1946 s/d 1949 yaitu seri ORI II,III,IV dan ORI Baru tercantum kata2 Djokjakarta.Bukan lagi Djakarta seperti pada seri ORI I.

Satuan di atas rupiah:

Terdapat dua satuan di atas rupiah yang sekarang juga tidak dipakai lagi:

  1. ringgit, dua setengah rupiah (pernah ada koin pecahannya).
  2. kupang, setengah ringgit.

2.Sejarah ISO 4217

Tahun 1973,Komite Teknis ISO 68 memutuskan untuk mengembangkan sistem pengkodean untuk mata uang untuk digunakan dalam perdagangan komersial dan perbankan.Pada pertemuan yang ke-17 (Februari 1978) kelompok ahli Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa menyetujui penggunaan sistem pengkodean tiga digit untuk ISO 4217,“Codes for the representation of currencies and funds”,untuk digunakan dalam perdagangan internasional.Dalam waktu berjalan,mata uang baru diciptakan dan mata uang lama dihentikan penggunaannya.Perubahan-perubahan ini umumnya terjadi seiring munculnya pemerintahan baru (karena perang atau konstitusi baru),perjanjian antarnegara atas suatu mata uang atau adanya revaluasi mata uang karena inflasi yang berlebihan.Akibatnya,daftar kode harus diperbaharui dari waktu ke waktu.Badan pemeliharaan ISO 4217,British Standards Institution bertanggung jawab untuk memelihara daftar kode ISO 4217.

ISO 4217 adalah standar internasional yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang berisi kode tiga huruf (juga disebut dengan kode mata uang) yang mendefinisikan nama mata uang.Daftar kode ISO 4217 dipakai oleh perbankan dan bisnis di seluruh dunia untuk mendefinisikan mata uang.Di beberapa negara,kode-kode mata uang tersebut sudah dikenal luas sehingga nilai kurs yang diumumkan di surat kabar dan bank menggunakan kode-kode ini dibandingkan nama mata uang yang telah diterjemahkan atau simbol mata uang lainnya.Dua huruf pertama kode tersebut adalah dua huruf kode negara ISO 3166-1 (yang mirip dengan yang digunakan sebagai TLD Internet) dan huruf ketiga biasanya adalah inisial mata uang itu sendiri.Sehingga kode untuk mata uang Jepang menjadi JPY-JP untuk Jepang dan Y untuk yen.Pengkodean ini mengatasi masalah yang disebabkan penamaan mata uang yang sama seperti dolar, franc dan pound yang digunakan oleh banyak negara tetapi memiliki nilai yang berbeda-beda.Jika sebuah mata uang mengalami revaluasi,maka huruf terakhir kode mata uang tersebut diubah untuk membedakannya dengan mata uang yang lama,contohnya:rubel Rusia yang berubah dari RUR ke RUB.Selain tiga huruf kode alfabet, ada juga tiga digit kode numerik untuk ISO 4217.Kode numerik ini umumnya sama dengan tiga digit kode numerik untuk ISO 3166-1, contohnya USD (dolar AS) memiliki kode 840 yang juga merupakan kode numerik untuk Amerika Serikat.

ISO 4217 juga mengandung definisi hubungan antara satuan utama dan satuan pecahan suatu mata uang.Umumnya,satuan pecahan suatu mata memiliki nilai 1/100 satuan utamanya walaupun 1/10 atau 1/1000 juga sering ditemukan.Beberapa mata uang tidak memiliki satuan pecahannya sama sekali. Satuan pecahan eberapa mata uang memiliki nilai yang sangat kecil sehingga tidak digunakan lagi (contohnya: sen Jepang, 1/100 yen). Beberapa mata uang tidak memiliki pecahan,contohnya 1 ouguiya (UM) = 5 khoums. 1 ariary = 5 iraimbilanja.Satuan non pecahan seperti ini dalam ISO 4217 didefinisikan sebagai eksponen mata uang.USD memiliki eksponen mata uang 2, sedangkan yen memiliki eksponen mata uang 0.Selain kode mata uang,ISO 4217 juga memiliki kode untuk logam berharga seperti emas,perak,paladium dan platina yang diekspresikan dalam per troy ounce) dan entitas lainnya yang digunakan dalam keuangan internasional seperti Special Drawing Rights.Selain itu ada juga kode khusus untuk keperluan uji coba (XTS),dan untuk mengindikasikan tidak ada mata uang (XXX).Kode-kode seperti ini dimulai dengan huruf “X”. Logam berharga menggunakan “X” diikuti dengan simbol kimia logam tersebut,perak contohnya, adalah “XAG”.ISO 3166 tidak pernah mendefinisikan kode negara dimulai dengan huruf “X” karena dicadangkan untuk keperluan khusus,sehingga ISO 4217 dapat menggunakan “X” untuk mata uang-mata uang tertentu tanpa beresiko bertabrakan dengan kode negara di masa yang akan datang.

Kumpulan gambar mata uang indonesia tempo dulu-ini sangat unik dan bisa juga anda koleksi untuk foto gambar mata uang indonesia dari masa kemasa ini,karena gamabar mata uang yang saya hadirkan di blog ini sangat jadul dan tergolong sangat langkah karena sangat sulit sekali di dapatkan sekarang ini.Banyak kolektor yang mencari pecahan mata uang indonesia tetapi masi belum di dapatkan.Mudah-mudahan saja dengan adanya gambar mata uang indonesia tempo dulu ini bisa menambah koleksi anda di rumah.
Untuk koleksi gambar mata uang indonesia tempo dulu anda bisa melihat di bawah ini :

DAFTAR PUSTAKA

  1. Oleh: Alim Artadjaja Sumana Numismatis dan Pengamat Sejarah.
  2. Bree, L de: Gedenboek van de Javasche Bank, 1828-1928, vol.I-II, Weltevreden 1928.
  3. Chijs.Mr. JA van der: Catalogus der Numismatischen Verzameling van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia 1896.
  4. Directie NHM: Gedenkboek der Nederlandsche Handel Maatschappij 1824-1924, Amsterdam 1924.
  5. Handjaja, S. dkk: Katalog Uang Kertas Indonesia 1782-1996, Jakarta 1996.
  6. Pick, Albert: Standard Catalogue of World Paper Money Vol. I-III. General & Specialized Issues, Iola, 2006.
  7. Scholten, C: The Coins of the Dutch Overseas Territories, Amsterdam. 1952

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s